TANGERANG SELATAN, Ceklisdua.net – Penanganan laporan dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Polres Tangerang Selatan menjadi sorotan setelah pelapor menilai proses penyelidikan berjalan lambat dan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Laporan tersebut diketahui telah diterima pihak kepolisian sejak 15 April 2026 dengan nomor:
LP/B/1101/IV/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA
Pelapor atas nama Alfi Wijanarko melaporkan dugaan tindak pidana ITE yang diduga terjadi pada 12 April 2026 di kawasan Graha Telkom BSD, Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan.
Namun hingga lebih dari satu bulan berjalan, proses penanganan perkara disebut masih berada pada tahap awal penyelidikan. Hal itu diketahui berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pertama tertanggal 7 Mei 2026 yang diterbitkan Satreskrim Polres Tangerang Selatan.
Dalam SP2HP tersebut, penyidik menyampaikan bahwa langkah yang telah dilakukan masih berupa pelengkapan administrasi penyelidikan serta rencana klarifikasi terhadap pelapor.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan dari pihak pelapor terkait efektivitas dan percepatan penanganan perkara, terlebih kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran ITE umumnya membutuhkan respons cepat dalam pengamanan alat bukti digital.
“Harapannya tentu ada kepastian hukum dan perkembangan yang jelas terhadap laporan yang sudah dibuat, sehingga masyarakat merasa laporannya benar-benar ditindaklanjuti,” ujar sumber yang mengetahui perkara tersebut, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, penanganan perkara berbasis elektronik memerlukan langkah cepat karena data digital memiliki potensi berubah, hilang, atau terhapus apabila tidak segera dilakukan pendalaman.
Dalam surat perkembangan perkara itu, penyidik juga menyebut akan melakukan klarifikasi lanjutan terhadap pelapor guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Satreskrim Polres Tangerang Selatan terkait alasan belum adanya perkembangan signifikan dalam penanganan laporan tersebut.
Masyarakat pun berharap proses penanganan perkara dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Redaksi
