Tangerang, Ceklisdua.net — Pemerintah Desa Benda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan sekaligus forum untuk menyerap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur pemerintahan di tingkat kecamatan untuk membahas berbagai kebutuhan pembangunan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari perencanaan pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa Benda, Sanuki, menekankan pentingnya pelaksanaan program pemerintahan berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Menurut Sanuki, keterbatasan anggaran tidak berarti kebutuhan masyarakat harus diabaikan. Namun, setiap program dan usulan tetap harus direncanakan serta dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk dalam pengelolaan anggaran desa yang tercantum dalam APBDes.
Ia juga menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia harus dikelola secara baik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, berbagai kebutuhan pekerjaan juga harus memperhatikan ketentuan terkait pajak dan mekanisme penganggaran.
Sanuki mengingatkan agar pembangunan maupun bantuan yang telah diberikan pemerintah dapat dijaga dan dirawat oleh masyarakat.
“Dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali dinikmati oleh rakyat.”
Menurutnya, apa yang telah dibangun atau diberikan pemerintah merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat sehingga tidak semestinya diarahkan untuk kepentingan pribadi.
Sanuki juga mengajak aparatur pemerintahan desa, termasuk RT dan unsur lainnya, untuk terus membangun komunikasi dengan masyarakat.
Ia menilai perbedaan pendapat maupun pro dan kontra merupakan hal yang dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, perbedaan tersebut harus disikapi secara bijaksana dan tidak menjadi sumber perpecahan, termasuk ketika masyarakat menghadapi dinamika politik.
Pelayanan kepada masyarakat, lanjutnya, harus menjadi orientasi utama pemerintah.
Jika pemerintah mampu memberikan pelayanan dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.
BPD Dorong Usulan Masyarakat Dikawal
Sementara itu, Ketua BPD Desa Benda, Kholil, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan formal.
Menurut Kholil, Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya.
Ia menjelaskan, usulan yang disampaikan dalam Musrenbang tidak selalu dapat langsung direalisasikan pada tahun berjalan. Namun, usulan tersebut tetap dapat dikawal melalui mekanisme perencanaan pemerintah.
Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat ditangani melalui satu sumber anggaran. Karena itu, menurut Kholil, terdapat kemungkinan usulan diperjuangkan melalui APBD, pokok-pokok pikiran DPRD maupun program perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
“Kalau ada usulan yang belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan, jangan berarti usulan tersebut harus berhenti. Silakan disampaikan kembali dan dikawal sesuai dengan mekanisme yang ada,” demikian inti penyampaian Kholil.
Ia mencontohkan kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Menurutnya, masyarakat dan pemerintah desa merupakan pihak yang mengetahui kondisi lapangan secara langsung sehingga kebutuhan tersebut perlu disampaikan secara jelas, termasuk lokasi dan kondisi yang membutuhkan penanganan.
Selain pembangunan fisik, Kholil juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap persoalan sosial dan kesehatan masyarakat.
Ia mengingatkan agar kondisi warga yang membutuhkan bantuan tidak luput dari perhatian pemerintah. Informasi mengenai warga yang membutuhkan penanganan dapat disampaikan melalui pemerintah desa, RT, RW maupun pihak terkait untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme.
“Yang paling penting tentang kesehatan. Ini persoalan penting sekali,” menjadi salah satu penekanan dalam sambutannya.
Plt. Sekcam: Musrenbang Harus Jadi Bagian dari Perencanaan
Pada bagian akhir kegiatan, Plt. Sekcam, H. Samsul, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang harus dipahami secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya melihat kebutuhan pada tahun berjalan, tetapi juga harus memperhatikan rencana dan kebutuhan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, berbagai usulan yang muncul dalam Musrenbang perlu disusun dan dikawal agar dapat masuk dalam tahapan perencanaan pemerintah.
H. Samsul juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan dan perangkat daerah terkait dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Menurutnya, apabila suatu kebutuhan belum dapat ditangani melalui satu sumber anggaran, masih terdapat kemungkinan untuk diupayakan melalui program pemerintah lainnya sesuai kewenangan.
Hal tersebut termasuk kebutuhan infrastruktur seperti jalan yang kondisinya diketahui secara langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa.
Selain infrastruktur, perhatian terhadap persoalan sosial dan kesehatan masyarakat juga dinilai penting. Pemerintah perlu mengetahui kondisi masyarakat di lapangan agar program yang direncanakan dapat lebih tepat terhadap kebutuhan warga.
Melalui Musrenbang, masyarakat diharapkan tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga ikut mengawal prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Pada akhirnya, Musrenbang Desa Benda menjadi ruang bersama untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan dan kewenangan pemerintah dalam merencanakan pembangunan.
Sinergi antara pemerintah desa, BPD, kecamatan, perangkat daerah dan masyarakat menjadi bagian penting agar usulan pembangunan tidak berhenti pada forum Musrenbang, tetapi dapat terus dikawal dalam tahapan perencanaan berikutnya.
Dengan demikian, hasil Musrenbang diharapkan mampu menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Desa Benda.
Bejo
