Batam, Ceklisdua.net – Lembaga Pemantau Independen Elang Tiga Hambalang menyuarakan kegusaran dan kekecewaannya terhadap dugaan perlakuan hukum yang diskriminatif serta kriminalisasi terhadap warga bernama Ali Fauzi. Ia diketahui ditahan oleh aparat Polsek Kawasan Khusus Pelabuhan (KKP) Sekupang, Batam, tanpa disertai dua alat bukti yang sah dan memadai sebagaimana mestinya dalam sistem hukum nasional.
Kasus ini menjadi perhatian serius publik, terutama bagi para pencari keadilan di wilayah barat laut Kepulauan Sumatera, khususnya Kepulauan Riau. Sorotan media juga mempertanyakan ketegasan prinsip hukum Fiat Justitia Ruat Caelum — tegakkan keadilan walau langit runtuh — yang seharusnya menjadi dasar penegakan hukum di Indonesia.
Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang pun menyatakan sikap tegas. Mereka mendesak agar aparatur negara yang berwenang, seperti Menteri Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi III DPR RI, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), segera turun tangan dengan melakukan investigasi langsung di lapangan.
Sekretaris Jenderal Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menyoroti bahwa ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum ini justru mencoreng upaya perbaikan citra hukum yang sedang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo, kata Ganda, berkali-kali mengingatkan pentingnya kehati-hatian dan profesionalisme aparatur penegak hukum agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Elang Tiga Hambalang, H. Dedi Syafrizal, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pihak terkait, maka mereka berencana menemui langsung Menteri HAM, Ketua Komisi III DPR RI, dan pimpinan Komnas HAM untuk menyampaikan tuntutan masyarakat pencari keadilan.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu warga pun yang dikorbankan hanya karena kelemahan sistem atau kelalaian oknum. Hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan,” tegas Dedi.
Red
