BeritaPolri

Warga Nabire Desak Kapolda Papua Tengah Tutup Judi Togel: “Proyek Pemiskinan Rakyat Papua”

43
×

Warga Nabire Desak Kapolda Papua Tengah Tutup Judi Togel: “Proyek Pemiskinan Rakyat Papua”

Sebarkan artikel ini

Papua Tengah, Ceklisdua.net – Gelombang kemarahan warga terhadap maraknya praktik judi Togel (Toto Gelap) di Kabupaten Nabire kian memuncak. Warga dari berbagai kalangan tokoh adat, tokoh agama, hingga aktivis muda. Secara tegas menuntut Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Nabire untuk menindak tegas seluruh jaringan perjudian yang kini beroperasi terang-terangan di jantung kota.

Mereka menilai praktik haram ini bukan sekadar pelanggaran hukum dan moral, melainkan telah menjadi “proyek pemiskinan rakyat Papua” yang tumbuh subur karena lemahnya penegakan hukum dan dugaan keterlibatan oknum aparat.

“Lapak-lapak togel di Nabire ini berjalan terang-terangan, seolah kebal hukum. Kami punya bukti foto dan saksi. Kalau aparat tidak bertindak, rakyat bisa kehilangan kesabaran,”
ujar seorang warga Nabire yang identitasnya dirahasiakan.

 

Lapak Togel Bebas Beroperasi, Diduga Dilindungi Oknum

Berdasarkan hasil penelusuran warga dan media lokal, lapak togel beroperasi bebas di sejumlah titik strategis: Pasar Oyehe, Pasar Karang, Siriwini, Kalibobo, Wonorejo, hingga pertokoan Girimuyo.
Ironisnya, beberapa lokasi itu bahkan berada di dekat rumah ibadah dan fasilitas umum. Aktivitas berlangsung setiap hari dengan pola jaringan pengecer dan pengumpul setoran yang terorganisir rapi.

 

Nama-nama seperti Mama Eva dan Mama Umi kerap disebut warga sebagai pengelola besar di balik bisnis ini, diduga memiliki hubungan dengan oknum aparat. Selain itu, sosok Bantar alias Bing juga disebut sebagai bandar besar yang mengendalikan jaringan lintas distrik dengan sistem setoran terstruktur.

“Jaringan ini tidak mungkin berjalan tanpa restu dari oknum. Kalau tidak segera dibongkar, kepercayaan rakyat terhadap hukum akan hilang total,”
tegas seorang tokoh masyarakat.

 

Tokoh Agama: “Ini Bentuk Penghianatan terhadap Upaya Pemberantasan Kemiskinan”

Kritik keras datang dari kalangan tokoh gereja dan masyarakat adat. Mereka menilai, maraknya togel merupakan bentuk kegagalan negara dalam melindungi rakyat kecil dari jebakan kemiskinan struktural.

“Peredaran togel di Nabire sudah seperti dilegalkan. Masyarakat miskin dijebak dalam lingkaran harapan palsu. Anak-anak kekurangan gizi, keluarga rusak, dan iman rakyat terkikis,”
ujar seorang pendeta senior di Nabire.

 

Menurutnya, judi bukan sekadar dosa sosial, tetapi juga alat penghancur ekonomi lokal. Uang masyarakat yang seharusnya berputar di pasar dan kebutuhan rumah tangga, justru tersedot ke bisnis haram yang mengalir ke segelintir orang.

 

Presiden Prabowo Sudah Tegaskan: “Berantas Judi Online dan Narkoba”.

Desakan warga Nabire juga sejalan dengan komitmen nasional. Presiden Prabowo Subianto, dalam sejumlah pidato kenegaraan, telah menegaskan bahwa pemberantasan judi online dan narkoba merupakan prioritas nasional untuk membangun bangsa yang bermoral dan berdaulat.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan paradoks: judi masih marak di daerah, sementara aparat setempat terkesan abai.

 

Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas.

Masyarakat Papua Tengah menilai, dasar hukum tentang perjudian sebenarnya sangat jelas.
Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian secara tegas menyatakan bahwa seluruh bentuk perjudian adalah tindak pidana.
Namun, penegakan hukum di lapangan menunjukkan gejala klasik: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

“Yang ditangkap hanya pemain kecil, sedangkan bandar besar dan pelindungnya tetap bebas. Kalau begini terus, hukum hanya jadi topeng kekuasaan,”
kritik seorang aktivis muda Nabire.

 

Desakan ke Pusat: Rakyat Ancam Gelar Aksi dan Laporkan ke Mabes Polri

Warga kini mendesak Kapolres Nabire, Kapolda Papua Tengah, dan Gubernur Papua Tengah untuk segera bertindak nyata:

Menutup seluruh lapak togel di wilayah Nabire.
Menangkap bandar besar dan membongkar jaringan setoran.
Menindak oknum aparat yang diduga terlibat.

“Kami tidak mau lagi razia seremonial. Kalau daerah tidak berani, kami siap laporkan ke Mabes Polri, Komisi III DPR RI, dan Kemendagri. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan ikut bermain,”
tegas perwakilan masyarakat Nabire.

 

Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, tokoh adat dan agama berencana menggelar aksi doa dan perlawanan moral sebagai simbol peringatan bagi pemerintah dan aparat.

 

Seruan Moral: “Papua Harus Bangkit, Bukan Tenggelam dalam Judi”

Di akhir pernyataannya, para tokoh masyarakat menyerukan kebangkitan moral bagi seluruh rakyat Papua:

“Papua harus bangkit lewat kerja keras, iman, dan pendidikan — bukan lewat togel. Kalau kita biarkan perjudian ini, berarti kita ikut menjerumuskan generasi kita sendiri,”
ujar seorang pemuka adat.

 

Kasus maraknya perjudian togel di Nabire kini menjadi cermin buram penegakan hukum di daerah otonomi baru. Publik menunggu: apakah aparat akan menjawab tuntutan rakyat atau justru membiarkan kepercayaan masyarakat runtuh di bawah meja permainan gelap yang terus menelan masa depan Papua.

 

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *