Oleh: Een Irianti, S.Sos., M.Sos
Dosen dan Cendikiawan ISNU Kota Tangerang
Ceklisdua.net, Tangerang – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat baru baru ini cukup menyita perhatian publik, bukan hanya karena kondisi kericuhan yang timbul akibat konflik saat massa menyampaikan berbagai tuntutan melaikan perlu dilihat dalam konteks dinamika gerakan sosial yang lahir akibat akumulasi kekecewaan dan kesenjangan atas berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Jika melihat gerakan sosial masyarakat yang turut serta menyerukan tuntannya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, aksi di pati bisa jadi role model dimana people power bukan lagi hanya dilihat sebagi gerakan politik tapi tumbuh menjadi gerakan sosial kolektif yang mampu memperjuangkan dan merubah sebuah kebijakan serta buruknya komunikasi dan empati pejabat negara baik di level eksekutif dan legislatif yang memantik kekesalan publik.
Mobilisasi gerakan ini tidak hanya dilakukan secara offline tetapi juga sangat masif di dunia maya dengan aksi campaign melalui tagar, petisi dan konten di berbagai flatform media sosial. Sejatinya publik ingin menunjukan bahwa mereka yang selama ini termarjinalkan dalam proses penyusunan kebijakan oleh elit ingin menunjukkan bahwa mereka berdaya dan memiliki kekuatan untuk ikut memastikan bahwa kebijakan yg dibuat harus berpihak pada kepentingan rakyat.
Namun, pasca demo berlangsung isu soal adanya dalang, penumpang gelap serta ada nya pihak yang dituding mengorkestrasi aksi demontasi sehingga gerakan dan aksi yang dilakukan dianggap tidak lahir secara organik.
namun jika dilihat dari dinamika pergerakan bisa terlihat bahwa kelompok sosial terbagi menjadi dua ada beberapa kelompok yang memang dinilai memiliki kepentingan politik tertentu untuk menciptakan kondisi yang tidak stabil baik politik, pertahan militer, ekonomi dll yang saat ini di kenal dengan istilah “cipta kondisi” dalam kajian komunikasi pembangunan dengan pendekatan paradigma kritis partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial tidak bisa dilihat sebagai sebuah gerakan yang murni istilah “komodifikasi Partisipatif” yang di jelaskan Pradip Ninan Thomas dalam buku “Development Communication And Social Change” Menggambarkan bahwa partsipasi publik dalam berbagai isu isu kebijakan dan pembangunan seringkali memiliki tujuan komersil yang berorientasi pada bagaiman memperoleh keuntungan bukan pemberdayaan yang sifatnya keberanjutan. Oleh karena itu kita sering melihat fenomena banyak gerakan sosial yang muncul yang pada akhirnya hanya sekedar menggaungkan isu tapi tidak menghasilkan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik di dalamnya. Banyak aksi demonstrasi yang hanya sekedar menyampaikan tuntutan dan tidak menghasikan perubahan kebijakan yang siginifikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.
Banyak kelompok gerakan sosial baik online maupun offline yang memanfaatkan kondisi ini seperti akun buzzer atau oknum yang mengatas namakan gerakan sosial masyarkat yang ikut dalam aksi demontrasi yang aktivitasnya di danai dan bertujuan mencari keuntungan.
Kelompok gerakan kedua lahir dari kesadaran kolektif partisipasif masyarakat yang menginginkan untuk terlibat secara langsung dalam proses kebijakan yang dibuat pemerintah, mereka faham terkait isu yg diperjuangkan dan secara aktif mengawal proses pembuatan atau perubahan kebijakan gerakan ini akan melahirkan “pemberdayaan masyarakat” dari yang semula tidak tahu, mengerti dan berpartisipasi sehingga kerap kali menjadi kelompok yang termarjinalkan bisa melahirkan gerakan yang bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tidak hanya sebagai inisitor tapi juga sebagai eksekutor untuk memastikan kebijakan mengarah pada pemberdayaan yang berkelanjutan.
(Red)
