Jakarta, Ceklisdua.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memanggil Gubernur Provinsi Riau, Abdul Wahid pada Selasa,(04/11/25)
Pemanggilan tersebut dilakukan setelah adanya Operasi Tangkap Tangan di Kadis PUPR Riau pada Senin,(03/11/2025) di Provinsi Riau. Gubernur Riau datang ke KPK untuk dimintai keterangan.
Menyikapi persoalan yang sedang terjadi di Riau, Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Riau Indonesia (PP HIMARI) angkat bicara. Ia mengatakan Mendukung langkah Gubernur Riau dalam mengusut dugaan kasus Korupsi yang dilakukan Kepala Dinas PUPR Riau.
“Kami mendukung langkah Gubernur Riau untuk Mengusut tuntas. Jangan sampai hal ini mencederai kepemimpinan Bapak Abdul Wahid sebagai Gubernur “, kata Syahroni, pada Selasa,(04/11/2025) di Jakarta
Dalam keterangannya ia mengatakan selama kepemimpinan Abdul Wahid, Provinsi Riau mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini tentunya harus didukung dan di apresiasi mengingat Abdul Wahid baru saja menjabat sebagai Gubernur.
Syahroni, menjelaskan bahwa Tantangan menjadi Gubernur Riau itu tidak mudah, mengingat banyak sekali Sumber Daya Alam yang harus dikelola dengan baik. Oleh sebab itu banyak pihak pihak yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau.
Kami berharap KPK RI melakukan proses hukum yang transparan. Kami tidak ingin Gubernur Riau di fitnah melakukan perbuatan yang tidak ia lakukan. Oleh sebab itu kami mengajak Pubik untuk melakukan pengawasan terhadap proses yang sedang terjadi.
“ Kami menyakini bahwa Gubernur Riau akan memberikan keterangan untuk membantu KPK RI mengungkap fakta “, kata Syahroni
Sepeti yang diketahui Abdul Wahid adalah Gubernur Riau yang dekat dengan rakyat dan memiliki kepemimpinan yang tegas. Ia kerap menyampaikan aspirasi masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau ke Pusat. Hal itu ia lakukan karna ia ingin Provinsi Riau bisa maju dengan Sumber Daya Alam yang melimpah tersebut.
“ Abdul Wahid sangat perduli dengan keadaan Riau. Ia ingin masyarakat Riau bisa menikmati sumber daya alam yang dimiliki Riau. Terkait Migas misalnya, bukan hanya pemerintah pusat saja”,
Syahroni juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI benar benar dalam melakukan proses hukum. Selain itu ia mengajak Masyarakat untuk tidak berspekulasi negatif tentang Gubernur.
Redaksi
