Ceklisdua.net, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menorehkan tinta hitam di catatan pejabat negeri ini.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam (20/8) hingga Kamis dini hari (21/8).
Dilansir dari media Pristiwa.com, Kabar mengejutkan itu langsung dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. “Benar (OTT). Diamankan di Jakarta,” ujarnya, Kamis (21/8).Menurut Fitroh, Noel diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Meski begitu, KPK masih menutup rapat detail lokasi penangkapan maupun konstruksi perkara, Pejabat Tinggi Jadi Aib Penangkapan ini memalukan.
Seorang pejabat setingkat Wakil Menteri yang semestinya menjaga integritas dan menjadi teladan publik, justru terjerat dugaan praktik kotor.
Publik pun geram dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membersihkan birokrasi dari perilaku koruptif. “Ini tamparan keras. Bagaimana rakyat bisa percaya pemerintah kalau wakil menteri saja main pemerasan?” kritik salah seorang pengamat hukum di Jakarta.
Kekayaan Fantastis, Tapi Masih MerampasIroni semakin terasa ketika menilik harta kekayaan Noel. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 17 Januari 2025, Noel tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp17,6 miliar, Rinciannya, lima bidang tanah dan bangunan di Depok dan Bogor senilai Rp12,1 miliar.
Ia juga memiliki lima unit kendaraan mewah, antara lain Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, Toyota Fortuner, dan motor Yamaha NMAX dengan total nilai Rp3,3 miliar. Selain itu, ada harta bergerak senilai Rp109,5 juta serta kas dan setara kas Rp2,02 miliar.
Dengan harta melimpah, dugaan pemerasan yang menjeratnya kian dianggap sebagai bentuk kerakusan pejabat publik.
Bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap amanah jabatan, Marwah Pemerintah Dipertaruhkan kasus ini jelas mencoreng wajah pemerintah.
Di saat pejabat tinggi negara seharusnya menguatkan citra bersih dan berintegritas, justru ulah Noel membuat rakyat makin muak.
Pemerintah dituntut bersikap tegas, tidak memberi ruang toleransi sedikit pun.
“Tidak ada alasan melindungi pejabat kotor. Publik ingin bukti, bukan lagi janji,” tegas pengamat politik lainnya.
Kini, bola ada di tangan KPK dan pemerintah. Proses hukum harus berjalan transparan, Dan yang lebih penting, pemerintah wajib menjadikan kasus ini momentum untuk menegakkan disiplin dan integritas di tubuh birokrasi.
(Red & Team)
