Ceklisdua.net | Banyuasin, 11 Agustus 2025 – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kemacetan di jalur Lintas Timur Kabupaten Banyuasin merupakan jalan Nasional justru makin menjadi-jadi. Jalur vital yang menjadi urat nadi ekonomi Sumatera Selatan ini kini berubah menjadi “jalur siksaan” bagi sopir, pedagang, dan masyarakat. Distribusi barang terganggu, perekonomian tersendat, dan kecelakaan lalu lintas terus mengintai akibat jalan bergelombang yang tak kunjung membaik dan perbaikan yang ada hanya tameng semata sebagai landasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.
Ulil Mustofa, Aktivis Nasional HMI Sumatera Selatan, melontarkan kritik keras kepada DPR RI yang mempunyai Fungsi Legislasi,Fungsi Anggaran (Budgeting),Fungsi Pengawasan dan Tugas Representasi Daerah Pemilihan. Ia menegaskan, wakil rakyat yang duduk di Senayan punya kewajiban moral dan politik untuk memberi solusi nyata—bukan hanya memanfaatkan suara rakyat Banyuasin saat pemilu khusus dan umumnya Sumatra Selatan.
“Cukup sudah DPR RI hanya datang saat kampanye dan menghilang ketika rakyat menjerit. Amanah rakyat itu bukan untuk dipajang di baliho, tapi untuk dipertanggungjawabkan di lapangan sindiran lewat bendera Jolly Roger yang viral merupakan pertanda dipaksa sehat di negeri yang sakit,” tegas Ulil.
Ia bahkan mempertanyakan, apakah mandeknya penanganan kemacetan ini karena Banyuasin tidak memiliki wakil DPR RI yang asli putra daerah.
“Kalau ada yang benar-benar lahir dan besar di sini, masalah seperti ini mestinya jadi prioritas. Jangan tunggu Banyuasin hanya jadi ‘korban jalan’ di negeri sendiri,” sindirnya.
Ulil menegaskan, solusi kongkrit harus segera diwujudkan, “Ini bukan soal seremonial atau wacana, tapi soal tindakan nyata. Pemerintah pusat, daerah, dan DPR RI harus duduk bersama untuk memastikan jalur Lintas Timur aman, lancar, dan layak digunakan. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini menumpuk setiap tahun
Ulil juga menyoroti Tol Kapal Betung yang sudah dibangun namun belum beroperasi juga,” tambahnya.
Menurutnya, tol ini hanya sedikit meringankan beban lalu lintas, sementara kemacetan di jalur utama tetap mencekik. “Kalau dibiarkan, jalan bergelombang dan padat ini akan menjadi medan maut bahkan hampir sering terjadi. Risiko kecelakaan meningkat, distribusi barang terganggu, dan rakyatlah yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Ia mendesak DPR RI untuk tidak bersembunyi di balik rapat-rapat formal. “Ini saatnya turun ke lapangan, buktikan keberpihakan pada rakyat. Jangan sampai HUT RI ke 80 tahun ini justru dirayakan di tengah ironi: bendera berkibar gagah , tapi jalur utama rakyat penuh lubang dan kemacetan,” tutup Ulil dengan nada tajam.
