SPBU 34-15810 Jatake Pagedangan Disorot, Pengendara Motor Diduga Bebas Berulang Kali Melangsir Pertalite
PAGEDANGAN, Ceklisdua.net — Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 34-15810 yang berlokasi di wilayah Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi sorotan. Sejumlah pengendara sepeda motor yang menggunakan tangki berkapasitas besar diduga melakukan pengisian BBM secara berulang kali dalam satu hari. Sabtu (07/11/2026).
Temuan tersebut bermula ketika tim media melakukan pemantauan di lokasi pada Sabtu dini hari pukul 03:38 (07/11/2026). Saat itu, kami melihat beberapa sepeda motor dengan tangki yang diduga telah dimodifikasi mengantre untuk mengisi Pertalite. Aktivitas tersebut menimbulkan kecurigaan terkait dugaan praktik pelangsiran BBM bersubsidi.
Untuk memperoleh keterangan langsung, kami mencoba mewawancarai salah seorang pengendara sepeda motor yang diduga melakukan pengisian berulang kali. Pengendara tersebut enggan menyebutkan identitasnya.
Dalam keterangannya, ia mengaku dapat melakukan pengisian Pertalite sebanyak tiga hingga empat kali dalam sehari, dengan jumlah pembelian sekitar 10 hingga 15 liter setiap kali pengisian.
“Di sini boleh, Bang, lebih dari satu kali. Saya biasa 3 sampai 4 kali ngisi Pertalite di sini. Sekali ngisi bisa 10 liter sampai 15 liter saya,” ungkap salah seorang pengendara kepada tim media.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut. Pasalnya, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya diatur pemerintah dan harus sesuai dengan ketentuan serta peruntukannya.
Kami pun menduga bahwa beberapa pelangsir bbm subsidi jenis pertalite ini di backup oleh Oknum LSM Harimau, terlihat Stiker LSM Harimau tertempel di beberapa kendaraan motor yang dijadikan transportasi pelangsiran bbm subsidi jenis pertalite.
Sangat disayangkan sekali adanya oknum LSM Harimau yang mencoreng nama baik Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) yang seharusnya ikut andil untuk memberantas, bukan menjadi backingan para pelangsir bbm subsidi jenis pertalite tersebut.
Dugaan pembelian berulang untuk kemudian diperjualbelikan kembali perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari pihak terkait, terutama apabila dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan ketentuan penyaluran BBM.
Sorotan berikutnya mengarah kepada sistem pengawasan internal SPBU 34-15810. Ketika dikonfirmasi oleh kami tim media, seorang pengawas SPBU yang mengaku bernama Epi menyampaikan bahwa pihak manajemen tidak memiliki aturan yang melarang aktivitas pengisian tersebut.
“Ya kalau dari kami manajemen SPBU tidak ada peraturan yang melarang, ya. Karena dia datang ke kita itu beli, ya kita layanin, Bang,” ujar Epi.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan manajemen SPBU terhadap pola pembelian BBM bersubsidi yang dilakukan secara berulang oleh kendaraan tertentu.
Apakah pihak pengelola telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang? Apakah terdapat sistem pengawasan untuk memastikan Pertalite yang disalurkan tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan kembali?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pihak pengelola SPBU maupun instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Atas temuan tersebut, kami tim media mendesak pihak Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum setempat Polsek Pagedangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aktivitas pengisian BBM di SPBU 34-15810 Jatake, Pagedangan.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, pihak berwenang diharapkan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagaimana diketahui, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan terkait.
Kami juga membuka ruang klarifikasi kepada pengelola SPBU 34-15810, manajemen Pertamina, maupun pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kami akan meneruskan berita ini hingga ke Mabes Polri dan BPH Migas.
